Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa foto : Erman/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai masih banyak celah secara koordinatif dan administratif dimungkinkannya terjadi kebocoran-kebocoran terhadap penerimaan keuangan negara pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ia mencontohkan misalnya pada perizinan di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) ataupun Kementerian ESDM. Perihal pengambilan keputusan di areal hutan, bisa dilihat antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain belum memiliki fungsi koordinasi administrasi yang bisa mengawasi dan mengontrol secara ketat bagaimana keuangan negara itu bisa kita tingkatkan.

“Kalau perlu di Komisi XI ada forum tersendiri dengan mengundang Menteri Kelautan,  Menteri Kehutanan, Menteri ESDM dalam forum tersendiri sebelum PNBP disahkan. Kita kaji lagi Undang-Undang PNBP itu,” tegas Agun di sela-sela kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (20/7/2018).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, jalau dibandingkan dengan areal luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke baik dari sisi kehutanan, perikanan kelautan, maupun dari energi sumber daya mineral yang dimiliki, Agun menilai angka-angka yang tertuang di APBN itu masih  tidak terlalu signifikan terhadap penerimaan negara di PNBP.

Ia meminta penataan hubungan yang lebih sinergi dan lebih baik antara pemerintah pusat yang diwakili oleh kementerian dengan otoritas pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten.

“Ada Dinas Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, ESDM di setiap kabupaten kota yang kami lihat juga masih terjadi semacam tumpang tindih dalam tata kelolanya. Nah ini yang sebetulnya menjadi celah, kami harap dengan adanya undang-undang PNBP yang baru akan semakin terbuka,” terang Agun.

“Dan ternyata Undang-Undang PNBP ini yang sedang dikerjakan di Komisi XI ini sangat  relevan terkait dengan kunjungan kerja ini, ternyata memang PNBP ini merupakan sebuah hal yang secara prinsip itu menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan negara yang cukup signifikan,” tambah politisi dapil Jawa Barat ini. (es/sf)